Jakarta — publiknusantara.id. Minggu, 02/02/2025. Pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Yandri Susanto, dalam acara sosialisasi pada 1 Februari 2025 terus menuai kontroversi. Dalam acara yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Kemendes, Yandri menyoroti adanya oknum wartawan dan LSM yang diduga melakukan pemerasan terhadap aparat desa terkait pengelolaan dana desa. Ia menyebut oknum tersebut sebagai “bodrek” yang meminta uang hingga Rp1 juta per desa.
Pernyataan tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari Media PublikNusantara.com. Pihak media meminta Kemendes untuk mengungkap secara jelas siapa oknum yang dimaksud agar tidak terjadi pencemaran nama baik terhadap wartawan dan LSM secara umum.
“Kami meminta Menteri Desa untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut. Jika memang ada oknum yang melakukan pemerasan, sebutkan siapa mereka dan bawa ke ranah hukum. Jangan sampai pernyataan ini justru menyudutkan seluruh wartawan dan LSM yang bekerja secara profesional,” ujar perwakilan Media PublikNusantara.com dalam pernyataan resmi yang diterima redaksi pada 2 Februari 2025.
Selain itu, mereka menegaskan bahwa wartawan dan LSM memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan dana desa, sehingga generalisasi tanpa bukti konkret dapat merusak kredibilitas profesi.
Kontroversi ini semakin memperkuat urgensi adanya dialog terbuka antara pemerintah, media, dan LSM untuk memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga tanpa mengorbankan nama baik pihak-pihak yang bekerja secara profesional.
(Redaksi – PublikNusantara.id)
