Warga Desa Binjohara Uruk Minta Pemeriksaan Menyeluruh: Dugaan Ketidaksesuaian Pengelolaan DD, APBDes Tahun 2024 dan Sebelumnya

Tapanuli Tengah — PublikNusantara.id. Beberapa warga Desa Binjohara Uruk meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024 serta tahun-tahun sebelumnya. Mereka menduga adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran desa yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, Senin 27 Januari 2025.

Seorang warga dengan inisial T.N. menyoroti minimnya transparansi dalam pelaksanaan program Dana Desa, yang menimbulkan berbagai pertanyaan terkait alokasi anggaran. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui secara jelas bagaimana dana tersebut dikelola dan digunakan.

“Kami melihat ada beberapa proyek yang belum jelas pertanggungjawabannya. Transparansi adalah kunci agar warga tidak merasa ada yang disembunyikan dalam pengelolaan anggaran desa,” ujar T.N.

Menurut pengakuan beberapa warga kepada media PublikNusantara.id, selama ini mereka memilih diam lantaran tidak pernah diberikan bantuan dari desa. Mereka merasa diabaikan dan takut bersuara karena khawatir tidak mendapatkan hak mereka sebagai warga desa.

“Kami sebenarnya sudah lama mencurigai ada ketidakwajaran dalam penggunaan Dana Desa, tapi banyak dari kami takut berbicara. Kalau kami protes, justru tidak diberi bantuan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Warga berharap pemerintah kabupaten atau instansi terkait segera melakukan audit dan investigasi untuk memastikan apakah pengelolaan dana desa telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka juga meminta keterbukaan dalam laporan penggunaan anggaran agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya program pembangunan desa.

Upaya media PublikNusantara.id untuk menghubungi M. Barutu melalui telepon, WhatsApp, maupun chat pada Kamis, 24 Januari 2025, belum mendapat respons hingga berita ini diterbitkan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan warga tersebut. Warga berharap adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa agar kesejahteraan masyarakat benar-benar terwujud sesuai dengan tujuan penggunaan dana desa.

Pihak terkait diharapkan segera mengambil langkah untuk memastikan bahwa anggaran desa digunakan secara transparan dan akuntabel demi kemajuan bersama.

( M. Laoli )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *